“Semakin tinggi biaya politik, maka dia harus mengembalikan biaya kampanye itu. Jadi kalau misalnya habis RP 30 miliar, maka harus dikembalikan dalam 5 tahun. Semakin tinggi biaya kampanye semakin tinggi kecenderungan korupsinya, meskipun memang tidak selalu begitu. Ada juga orang baik,” ujar penulis buku Political Branding dan Public Relation, Silih Agung Wasesa.
Kecenderungan begini, politik dijadikan kendaraan untuk menambah untung bagi perusahaan yang dikelolanya. Kebijakan penguasa kan mempengaruhi perusahaan juga. Jadi kalau pengusaha naik ke level kebijakan ini menguntungkan dirinya. Kalau dulu trennya ada koalisi pengusaha dan penguasa, tapi sekarang pengusaha jadi penguasa karena bisa mengendalikan kebijakan lebih cepat.
Tapi perlu diingat, tidak semua pengusaha yang jadi penguasa lantas korupsi. Ada juga pengusaha yang jadi gubernur tapi bisa memajukan pembangunan di daerahnya.
NegeriBocah 