Akhirnya, keluar FATWA HARAM MUI yang berkaitan dengan BENSIN BERSUBSIDI.

Heboh? Saya pikir kok biasa saja.
Kira-kira, kemana arah dan tujuan fatwa itu dikeluarkan ya?

Sungguh … saya masih menunggu keluarnya fatwa sebagai berikut:

  1. Fatwa Haram untuk korupsi, kolusi dan nepotisme
  2. Fatwa Haram untuk rangkap jabatan sebagai pejabat tinggi negara dan ketua partai politik
  3. Fatwa Haram untuk pemimpin yang tidak pro rakyat
  4. Fatwa Haram untuk obrak janji selama proses pemilu dan pilkada
  5. Fatwa Haram untuk melindungi koruptor yang kabur dari hukuman
  6. Fatwa Haram untuk ……………… apa lagi ya?

Bagaimana menurut anda?

FATWA ADALAH PESANAN Orang atau lembaga yang memberi fatwa itu disebut Mufti. Seorang Mufti akan mengeluarkan fatwa apabila diminta oleh umat karena bingung atas permasalahan krusial yang menyangkut hukum agama.

Menurut Gus Mus, Fatwa juga hanya mengikat ‘bagi yang meminta fatwa”. Mengacu kepada kaidah itu, maka kalau fatwa BBM itu jelas “orderan Pemerintah”. Jadi hanya mengikat bagi seluruh unsur dalam Pemerintahan: Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, serta seluruh jajaran birokrasi (PNS).

copas dari Anab Afifi – Founder di Bostonprice Asia

Advertisements